Hak-Hak Pelapor Dugaan Pelanggaran Hakim Dan Pegawai
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009
Hak Pelapor
| 1. | Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas. |
| 2. | Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. |
| 3. | Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan. |
| 4. | Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapordalam pemeriksaan. |
Hak Terlapor
| 1. | Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain. |
| 2. | Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya. |
Hak Institusi
| 1. | Pemeriksa Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, |
| Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan. | |
| 2. | Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan |
| penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui. |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Lainnya di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.
E-Learning Mahkamah Agung RI