MS Kutacane Ikuti Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory di KPPN Kutacane
ms-kutacane.go.id – Kutacane – Mahkamah Syar’iyah Kutacane mengikuti kegiatan tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi (Monev) Central Government Advisory yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kutacane. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan pada satuan kerja.
Dalam kegiatan tersebut, Mahkamah Syar’iyah Kutacane diwakili oleh Sekretaris, Rosbayatinur, S.E., bersama Bendahara serta staf bagian umum dan keuangan. Keikutsertaan jajaran tersebut menunjukkan komitmen satuan kerja dalam menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi serta meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.
Kegiatan tindak lanjut Monev Central Government Advisory menjadi sarana koordinasi antara satuan kerja dan KPPN Kutacane dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Melalui kegiatan ini, satuan kerja dapat memperkuat pemahaman terhadap berbagai aspek administrasi dan keuangan yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya.
Bagi Mahkamah Syar’iyah Kutacane, kegiatan ini memiliki arti penting dalam mendukung terciptanya tata kelola administrasi dan keuangan yang tertib, transparan, serta akuntabel. Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan ketelitian, kepatuhan terhadap regulasi, serta koordinasi yang berkesinambungan antara pihak-pihak terkait.
Kehadiran Sekretaris bersama Bendahara dan staf bagian umum serta keuangan juga mencerminkan pentingnya keterlibatan unsur terkait dalam setiap proses pembinaan dan evaluasi. Sinergi antarpersonel diperlukan agar pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan dapat berjalan secara terkoordinasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas tata kelola satuan kerja. Melalui proses tersebut, setiap satuan kerja diharapkan dapat terus memperhatikan ketepatan administrasi, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas.
Selain itu, koordinasi dengan KPPN Kutacane menjadi salah satu sarana untuk memperkuat komunikasi terkait pengelolaan keuangan. Hubungan kerja yang baik antara satuan kerja dan instansi perbendaharaan diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan sekaligus meminimalkan kendala dalam menjalankan ketentuan yang berlaku.
Partisipasi dalam kegiatan ini juga menjadi wujud keseriusan Mahkamah Syar’iyah Kutacane dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran. Setiap proses administrasi dan keuangan perlu dilaksanakan secara cermat dan bertanggung jawab agar dapat mendukung penyelenggaraan tugas kelembagaan secara optimal.
Melalui kegiatan tindak lanjut Monev Central Government Advisory, Mahkamah Syar’iyah Kutacane terus berupaya memperkuat kualitas tata kelola administrasi dan keuangan. Hasil koordinasi dan evaluasi diharapkan dapat menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya bagi aparatur yang bertanggung jawab pada bidang terkait.
Komitmen terhadap tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan bagian penting dalam mendukung kinerja lembaga peradilan. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, peningkatan kompetensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan, Mahkamah Syar’iyah Kutacane terus berupaya mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional dan bertanggung jawab.
(Tim Media Mahkamah Syar'iyah KutaCane)
